Tanpa ragu, Nurcholis pun menyebut Samarinda bisa saja diberi label kota yang paling jahat HAM (Hak Azasi Manusia)???

Penulis mengutip berita dari Tribun Kaltim (27 November 2015) tentang pernyataan dari ketua KOMNASHAM Indonesia, Bapak Nurcholis

"Tanpa ragu, Nurcholis pun menyebut Samarinda bisa saja diberi label kota yang paling jahat HAM (Hak Azasi Manusia). "ya, bisa saja. karena bisa kena dua perkara langsung. Menyebabkan 12 orang meninggal, dan semua korbannya anak-anak.
Nurcholis meminta perusahaan tambang mengerahkan sumber daya untuk mencegah jatuhnya korban tambang lainnya. "Ini ketua KOMNASHAM yang meminta. Sebenarnya yang meminta ini harusnya pemerintah. Tapi pemerintah ini di bawah kendali perusahaan. Kalau sudah diminta baik-baik tapi tidak dilaksanakan, tentu nanti kita (Komnasham) akan berhadap-hadapan dengan perusahaan.

Kemudian pernyataan dari Pj Walikota Samarinda, Ibu Meiliana :

"Penjabat (Pj) Walikota Samarinda, Meiliana, kurang sependapat jika kota Samarinda yang dipimpinnya diberi label kota paling jahat HAM. "Tidak boleh seperti itu. Kan bisa diselesaikan baik-baik." kata Meiliana saat dikonfirmasi" (Tribun Kaltim)

pendapat netizen kaskuser :
APANYA YANG DISELESAIKAN BAIK-BAIK, apa ini argumen dari seorang pemimpin (walaupun hanya Pj). Bagaimana kalau korbannya kerabat Ibu Meiliana?? Apakah bisa "DISELESAIKAN BAIK-BAIK". Ibarat pepatah, keledai aja gak bakal jatuh ke lubang yang sama 2x. Samarinda sudah 12 anak-anak yang jadi korban karena masalah yang sama kok gak ada pembenahan sama sekali

Berikut ini data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur mengenai korban tambang :

1. Kasus 3 anak tewas bernama Miftahul Jannah, Junaidi dan Ramadhani di Lubang Tambang Batubara Hymco Coal.
Lokasi : Sambutan Samarinda.
Tanggal : 13 Juli 2011.
Sanksi : Mandeg dari sisi hukum Pidana, Pemkot hanya memberi Tali Asih dan menganggap persoalan hukum selesai.

2. Kasus Tewasnya Sepasang anak lelaki dan perempuan bernama Eza dan Ema (6 tahun) di Lubang Tambang Batubara Milik PT. Panca Prima Mining.
Lokasi : Perumahan Sambutan Idaman Permai, Pelita 7, Samarinda.
Tanggal : 24 Desember 2011.
Sanksi : Tali Asih masing-masing 100 Juta, hanya Kontraktor yang dihukum 2 bulan penjara.

3. Kasus Maulana Mahendra (11 Tahun), disebuah galian bekas tambang batubara milik salah seorang warga bernama Said Darmadi.
Lokasi : Blok B RT 18 Simpang Pasir, Palaran, Samarinda.
Tanggal : 25 Desember 2012.
Sanksi : Penegakan hukum pidana tak berlanjut dan tak diketahui publik.

4. Kasus Nadia Zaskia Putri, bocah kelas 5 SD (10 th), yang meninggal saat berenang di galian bekas tambang batubara.
Lokasi : kelurahan RT 48, rawa makmur, kecamatan Palaran, Samarinda.
Tanggal : 8 April 2014
Sanksi : Kasus hukum tak terdengar dan keluarga menerima Tali Asih.

5. Kasus Muhammad Raihan Saputra (10 Tahun), kelas 4 SD, tewas lemas di lubang bekas tambang batubara yang tak direklamasi milik PT Graha Benua Etam.
Lokasi : Gang Saliki, Jl Padat Karya, Bengkuring, Sempaja Selatan, Samarinda
Tanggal : 22 Desember 2014.
Sanksi : Tidak diketahui.

6. Kasus Ardi Bin Hasyim (13 tahun), Berkebutuhan Khusus dan Tunarungu.
Lokasi : Tambang PT. CEM yang berada dekat Fasilitas Publik TPA Sambutan dan Pemukiman Warga Sambutan Idaman Permai, Jalan Tekukur, Gang F/G RT 35, Sambutan, Samarinda.
Tanggal : 25 Mei 2015.
Sanksi : Perusahaan mengaku akan menanggung biaya pemakaman.

Kemudian Kasus Terakhir :

Korban Tambang Batubara

Lokasi : Kolam Tambang Batubara milik PT Transisi Energi Satunama (PT TES) di di Jl Karang Mulya Kelurahan Lok Bahu Kecamatan
Sungai Kunjang, Samarinda
Tanggal : 18 November 2015

Beberapa pasal yang diduga dilanggar oleh perusahaan tambang tapi kesannya dibarkan saja oleh pemerintah. ENTAH KENAPA...??

Dari bukti yang diambil di lapangan, Perusahaan Tambang diduga Melanggar keputusan Menteri ESDM nomor 55/K/26/MPE/1995, karena tidak memasang pelang atau tanda peringatan di tepi lubang dan Tidak ada pengawasan yang menyebabkan orang lain masuk ke dalam tambang sejak awal.

Jarak lubang tambang dengan pemukiman dan rumah penduduk terdekat jelas diduga melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 4 Tahun 2012 Tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan Terbuka Batubara Yaitu jarak 500 meter tepi lubang galian dengan Pemukiman warga, kenyataannya jarak hanya 30 meter saja.

Lubang bekas tambang yang dibiarkan menganga dan diisi air bak danau ini, menurut informasi warga sekitar sudah dibiarkan 2 tahun yang melanggar Pasal 19-21 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010, bahwa paling lambat 30 hari kalender setelah tidak ada kegiatan tambang pada lahan terganggu wajib direklamasi.

JATAM Kaltim berpendapat, terhadap Walikota dan Distamben Kota Samarinda dapat diterapkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 112 UUPPLH, sebab unsur “barang siapa”, “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain” yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP maupun Pasal 112 UUPPLH “Setiap pejabat berwenang”, “tidak melakukan pengawasan”, “terhadap ketaatan penanggung jawab usaha” atau “kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan”, “mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan”, “ mengakibatkan hilangnya nyawa manusia” telah terpenuhi.

Tanggapan netizen kaskuser lainnya :

Bagaimana menurut anda ???

PRAY FOR INDONESIA